Cara Memperoleh Modal dan Mengajukan Pinjaman

  A.   Pengertian Modal        

            Modal adalah salah satu yang paling penting dalam membangun sebuah usaha. Banyak orang-orang menganggap bahwa modal untuk membagun sebuah usaha adalah uanag, uanag dalam jumlah yang besar. Banyak orang-orang diantara kita yang ingin membangun sebuah usaha, karena tidak ada uang akhirnya keinginan itu dibuang jauh-jauh dan akhirnya memilih menjadi pekerja buruh atau karyawan dan pegawai negeri yang katanya bisa menjamin hidup sampai tua. Anggapan seperti itu sangat salah, jika kita ingin hidup yang layak hingga tua berbisnis adalah pilihan yang sangat tepat. Membangun usaha dari nol tidak jarang dilakukan orang-orang sukses sekarang atau seperti istilah OKB (orang kaya besar).

            Jenis usaha modal kecil merupakan suatu peluang yang mungkin layak dijadikan peluang bisnis dikarenakan sulitnya mencari modal bisnis atau modal usaha untuk menjalankan usaha dengan modal besar. Bahkan kalau mungkin mendapatkan bisnis yang tanpa modal. Ditengah sulitnya dunia kerja karena banyak perusahaan yang tutup, membuat banayak PHK harus memutar otak untuk mencari peluang usaha bisnis modal kecil sendiri yang bia menghidupi keluarga kalau bias usaha tanpa modal yang tidak memberatkan.

            Dalam prakteknya memang banyak yang bisa melalui usaha tanpa modal uang sepersenpun. Contoh paling banyak adalah makelar. Ia hanya mempertemukan orang yanag ingin menjual denga orang yang ingin membeli, kemudian ia akan mendapat komisi. Tapi untuk menjadi makelar yang professional dengan penghasilan yang bagus.

            Informasi jaringan ketersediaan modal usaha yag perlu dikumpulkan untuk bahan merencanakan agribisnis adalah :

·         Cara mendapatkan uang tunai

·         Pihak yang meminjamkan uang untuk modal usaha

·         Cara pengambilan pinjaman dan besarnya bunga

            Berbagai cara dapat dilakukan oleh petani nelayan dalam mendapatkan uang tunai untuk membiayai usahanya. Cara yag umun dilakukan antara lain :

a.       Menjual harta kekayaan

b.      Meminjam

c.       Mengambilan tabungan

d.      Menyewakan

e.       Bagi hasil

f.       Hasil upah kerja

g.      Arisan

h.      Menggadaikan baranng

            Modal Agribisnis mencakup keseluruhan sarana produksi yang habis pakai, alat produksi tahan lama, dan tanah yang dikuasai. Jangka waktu berputarnya modal :

-          Dalam tanah : kekal atau lama sekali

-          Dalam bangunan : 10 – 50 tahun

-          Dalam alat : 5 – 10 tahun

-          Dalam tanaman tahunan : lebih dari 1 tahun

-          Dalam tanaman semusim : 1 tahun atau kurang

Kebutuhan modal usaha dalam jangka waktu yang berbeda-beda adalah :

-          Kebutuhan modal permanen untuk tanah, alat produksi tahan lama, dan habis pakai yang permanen

-          Kebutuhan modal jangka panjang (10 tahin) untuk bangunan, dan tanaman tahunan yang berumur panjang

-          Kebutuhan modal jangka sedang (1 sampai 10 tahun) untuk alat, ternak dan tanaman semusim, ikan dan sarana produksi.

            Solvabilitas adalah perbandingan modal sendiri yang diinvestaikan dalan agribisnis terhadap modal investasi keseluruhan. Likuiditas adalah sampai berapa jauh agribisnis dapat memenuhi kewajiban finansialnya, misalnya membayar tagihan, hutang, bunga, pajak, rekening dan sebagainya. Sedangkan Rentabilitas menunjukkan berapa besar bunga yang dapat dihasilkan oleh kekayaan total.

            Dari segi modal agribisnis dapat dipertanggung jawabkan kalau :

-          Sovabilitas lebih dari 80 %

-          Likuiditas cukup (tidak kurang atau berlebih)

-          Jumlah Rentabilitas lebih besar dari bunga modal yang berlaku

  B.   Jenis dan Smber Modal Usaha Agribisnis

     1.      LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)

            Lembaga keuangan mikro Agribisnis (LKMA) atau bank pertanian diyakini dapat menjangkau seluruh petani miskin di Indonesia untuk mengakses pemodalan dalam mengembangkan usaha. Selama ini 90 % petani mengusahakan pembiayaan secara mandiri.

            Sejumlah program pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah belum dapat menjangkau seluruh petani miskin. Diantaranya, Bantuan langsung masyarakat (BLM), Skim Kredit Ketahanan Pangan dn Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Dana dari penyisihan laba BUMN, Kredit usaha Rakyat (KUR) dengan pola peminjaman, maupun skim kredit komersial.

Keunggulan LKMA antara lain dalam kemudahan akses, prosedur cepat dan relative sederhana, berdasarkan budaya setempat, dekat lokasi usaha, pengelolaannya lenih paham dan mengenal karakter petani (nasabah). LKMA melayani simpan pinjam serta kim kredit untuk memenuhi kebutuhan petani, khususnya di daerah pedesaan. Tentu saja, LKMA memerlukan tahapan proses sehingga terintegrasi dalam jaringan keuangan nasional.

            Strategi utama untuk memprakarsai pembentukan dan pengembangan LKM di sector pertanian selain harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan, secara operasional hendaknya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a.       Menetapkan terlebih dahulu criteria calon kelompok sasaran, antara lain terkait dengan eksisteninya sebagai kelompok paling tidak dalam dua tahun terakhir. Dalam penetapan calon kelompok sasaran ini berpedoman pada mekanisme yang sistematis dan terstruktur berdasarkan langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada operasional kegiatan.

b.      Kelompok terpilih yang sudah memenuhi criteria tersebut diseleksi oleh pendamping lokasi. Seleksi didasarkan pada perioritas pengembangan pertanian

c.       Dari seleksi tersebut menghasilkan sasaran kelompok yang layak melakukan kegiatan jasa pelayanan keuangan.

d.      Memprakarsai penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok

e.       Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok dalam melakukan pelayanan jasa keuangan termasuk dalam administrasi pengelolaan dana

f.       Mendorong kegiatan kelompok kearah kegiatan pengelolaan LKM yang berkelanjutan.

g.      Melakukan pelatihan bagi pengurus LKM untuk meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengelola LKM, dan melakukan pembinaan usaha kepada nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi.

     2.      BANK

            Untuk membangun agribisnis di daerah, pernan perbankkan sebagaoi lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiyaan dari perbankkan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankkan pada agribisnis daerah, khususnya pada on farm agribisnis. Selama 30 tahun terakhir, keluaran kredit pada on farm agribisnis didaerah hanya kurang dari 20 % dari total kredit perbankan. Padahal sekitar 60% dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada on farm agribisnis. Kecilnya alokasi kredit juga disebabkan dan diperparah oleh system perbankan yang bersifat Branch System.

            System perbankan yang demikian selama ini, perencanaan skim perkreditan (jenis, besaran, syarat-syarat) ditentukan oleh pusat bank yang bersangkutan / sifatnya sentralistis, yang biasanya menggunakan standar sector non agribisnis, sehingga tabungan yang berhasil dihimpun didaerah, akan disektorkan ke pusat, yang nantinya tidak akan kembali ke daerah lagi.

            Oleh karena itu, perlunya terorientasi perbankkan, yaitu dengan merubah system perbankkan menjadi system unit Banking Sistem (UBS), yakni perencanaan skim perkreditan didasarkan pada karakteristik ekonomi local. Kebutuhan kredit antara subsistem agribisnis berbeda serta perbedaan juga terjadi pada setiap usaha dan komoditas. Persyaratan agunan kredit juga disesuaikan, Disamping agunan lahan atau barang modal lainnya, juga bisa penggunaan Werehouse Receipt System (WRS) dapat dijadikan alternative agunan para petani. WRS adalah suatu system peminjaman dan transaksi atas surat tanda bukti. 

3.       Koperasi

            Simpan pinjam dalam koperasi adalah merupakan Keuangan mikro. Sementara keuangan mikro merupakan alat fital untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan masyarakat pedesaan. Karena itu koperasi adalah sokoguru pembangunan pedesaan. Untuk itulah PNM membantu induk koperasi seperti IKPS (Induk Koperasi Simpan Pinjam) dengan membentuk PNM-IKSP bagi system keuangan koperasi yang menggunakan konsep konvensional dan inkopsyah (Induk Koperasi Simpan PInjam) dengan membentuk PNM_- BMT (Baitul Maal waf Tamwil) bagi yang menggunakan sitem syariah dan PNM Inkopwan (induk koperasi wanita) khusus untuk perempuan. Badan hokum koperasi memang sengaja digunakan oleh PNM dalam menjalankan visi dan misinya Gr terwujud Demokrasi Ekonomi.

            Untuk itu, koperasi yang bergerak di sector agribisnis harus memulai usaha sebagai coordinator usaha dalam satu hamparan. Sawah dikelompokkan dalam luasab areal 1.000 – 10.000 hektar, misalnya. Ini selain unuk memenuhi economic of scale, penyatuan ini akan memudahkan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan usaha tani. Mulai dari kebutuhan modal kerja, pemilihan varietas atau benih, pengairan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama / penyakit. Dengan penyatuan ini semua dari koordinasi bisa dilakukan secara bersama, serempak dalam kualitas dan kuantitas sehingga menjadi lebih efisien.

            Dalam pengadaan sarana produksi, koperasi bisa menjadi titik distribusi dari perusahaan / BUMN pemasok sarana produksi. Menajemen input terpadu oleh koperasi juga bisa berperan dalam menangani pendugaan yang diperlukan. Dengan Cara ini, lewat koperasi petani akan punya opsi kapan harus menjual produknya dengan harga yang paling menguntungkan. Dengan menajemen ini kecul kemungkinan terbukanya peluang petani dipermainkan tengkulak. Jika rangkaian aktivitas itu bisa dilakukan oleh koperasi agribisnis, tidak ada lagi imej negative. Perlahan-lahan imej negative akan memudar dan identitas koperasi yang sejati bakal terwujud.

4.       PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)

            Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipedesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan usaha agribisnis pembangunan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara interaksi dengan program PNPM-M.

            Untuk pelaksanaan PUAP di department pertanian, Mebteri Pertanian mrmbentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan melalui keputusan menteri (KEPMENTAN)PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

            Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakn kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyedia Mitra Tani.

            Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerj di pedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan departemen pertanian maupun Kementerian / Lembaga lain dibawah paying program PNPM mandiri. .

     

  C.   Masalah dalam Pencarian Modal

            Salah satu kendala besar dalam pengembangan agribisnis adalah lemahnya dukungan sumberdaya modal, dalam hal ini keuangan (financial)  terhadap usaha-usaha agribisnis. Hal ini gantungan pada alam sangat tinggi sekali, ehingga dapat menyebabkan resiko dan ketidakpastian yang tinggi pula.  Namun bukan berarti bahwa usaha agribisnis tidak memberikan keuntungan. Oleh karena itu invetor perlu diberikan kepuasan yang optimal dalam berinvestasi dalam agribisnis.

            Kelangkaan pembiayaan bagi sector agribisnis diakui oleh pihak Departemen Pertanian. Secara umum permasalahan pembiayaan bagi pengembangan sector agribisnis seperti dikemukakan oleh Direktorat pembiayaan, Dikjen Bina Sarana Pertanian, Deptan antara lain adalah sbb :

1.      Skema pembiayaan yang ada lebih banyak untuk membiayai usaha produksi (on-farm). Sementara kegiatan pra produksi, pasca produksi, dan pasca panen belum tersentuh pembiayaan dari lembaga keuangan.

2.      Keterbatasan petani untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan, khususnya perbankan karena persyaratan yang sedemikian berat.

3.      Usaha di sector pertanian masih dianggap beresiko tinggi.

4.      Lembaga penjamin usaha disektor pertanian belum ada

5.      Belum ada lembaga keuangan khusus untuk membiayai sector agribisnis.

            Keterbatasan pembiayaan kepada sector agribisnis memang cerita klasik yang elalu berulang. Maka pemain bisnis disektor ini pun relative terbatas kepada yang punya akses modal sendiri. Sehingga jika dilihat skala ekonomisnya, usaha di sector agribisnis belum bisa dijadikan usah unggulan bagi negara.